Sudah nonton The Odyssey-nya Christopher Nolan? Kalau sudah, mungkin Anda sempat geleng-geleng kepala. Film ini diangkat dari puisi kuno karya Homer, penyair Yunani yang hidup sekitar abad ke-8 SM. Ceritanya tentang Odysseus, raja Ithaca, yang berjuang untuk pulang setelah perang Troya. Klasik, megah, epik. Kelas film-film besutan Chris Nolan.

Tapi ada yang aneh. Meski berlatar Yunani kuno, hampir tidak ada nuansa Yunani di dalamnya. Semua tokohnya pakai bahasa Inggris bergaya Amerika. Bahkan Telemachus, putra Odysseus, yang diperankan Tom Holland, memanggil orang tuanya dengan sebutan “Mom” dan “Dad.” Sempat gatal juga telinga ini mendengarnya. Dalam dunia sastra dan budaya pop, ini salah satu contoh anakronisme—istilah keren untuk ketidaksesuaian zaman. Adegan, benda, atau gaya bicara yang tidak cocok dengan jamannya.

Ada juga contoh lain dari anakronisme di film The Odyssey. Kapal yang dipakai Odysseus dan pasukannya lebih mirip kapal Viking dari abad ke-9 Masehi, padahal kisah ini terjadi sekitar 1200 SM. Belum lagi baju zirah para prajurit yang mengingatkan kita pada Abad Pertengahan. Bagi pencinta sejarah dan mitologi, ini bisa terasa mengganggu. Tapi bagi Nolan, semua itu bukan kesalahan. Itu pilihan sadar. Apalagi mengingat bahwa Nolan sendiri adalah lulusan Sastra Inggris dari University College London (UCL). Ia ingin kisah tiga ribu tahun lalu tetap terasa segar dan dekat dengan penonton masa kini.

Nah, kalau kita lihat dari kacamata budaya, film Nolan ini bukan sekadar adaptasi kreatif. Ini sebenarnya adalah medan pertarungan gagasan. Di balik omelan tentang baju perang atau aksen, ada pertanyaan besar: bagaimana reaksi kita terhadap ketidakakuratan sejarah mencerminkan cara kita melihat identitas dan kuasa? Apakah ini adalah sebuah apropriasi budaya?

Anakronisme sejatinya soal waktu. Ia menaruh sesuatu di luar zamannya. Sementara apropriasi budaya mencerminkan adanya relasi kuasa. Ia mengambil elemen dari budaya yang terpinggirkan, lalu menggunakannya tanpa izin dan tanpa menghormati makna aslinya. Keduanya berbeda, tapi sering tumpang tindih dalam perdebatan publik.

Bayangkan jika ada film berlatar kerajaan Majapahit, tapi semua pemainnya bule. Itu bukan cuma anakronisme, tapi juga apropriasi budaya. Mengapa? Ya karena budaya Jawa dan Bali masih hidup. Wajah asli orang Jawa dengan kulit sawo matang masih banyak ditemukan di warung sampai mall. Menghapus wajah asli dari cerita asli adalah bentuk dominasi budaya yang kasat mata.

Tapi The Odyssey beda. Peradaban Yunani kuno yang digambarkan sudah mati. Tidak ada lagi komunitas di dunia ini yang memakai bahasa atau menjalani kepercayaan masa itu. Jadi Nolan tidak sedang merampas budaya yang masih hidup. Ia sedang bermain dengan puing-puing sejarah yang sudah menjadi milik dunia. Bukan berarti kita tidak boleh kritis, tapi kita perlu bedakan mana yang merugikan dan mana yang merupakan bentuk seni kreatif.

Di sinilah politik identitas masuk. Bila dicermati secara kritis, kita sebenarnya sedang mempertanyakan siapa yang punya hak cerita, narasi siapa yang dianggap sah, dan bagaimana budaya digunakan untuk memperkuat ketimpangan. Ketika kita kesal mendengar aksen Amerika di film tentang kisah Yunani, sebenarnya kita tidak sedang peduli urusan fonetik. Tanpa sadar kita resah soal penyeragaman budaya. Kita takut bahwa Hollywood akan meratakan semua cerita dunia menjadi satu rasa: rasa Amerika. Khawatir dengan dampak global dari Hollywoodization, di mana gagasan dan gaya Amerika berpotensi meminggirkan kisah-kisah lokal dari negara lain.

Nolan bisa jadi beralasan bahwa ia ingin cerita ini terasa emosional dan universal. Tapi itu juga klaim identitas. Ia sedang berkata: mitos ini bukan hanya milik Yunani, tapi milik semua orang. Masalahnya, kuasa Barat begitu dominan sehingga versi Hollywood selalu jadi versi utama. Sementara versi lokal—dari kita, dari Asia, dari Afrika—sering dianggap tidak otentik, dan menjadi tidak penting.

Bagi kita di Indonesia, ini bukan sekadar urusan film. Ini soal ruang. Apakah kita punya hak yang sama untuk menafsirkan ulang warisan kita sendiri, tanpa harus minta izin atau dinilai oleh pihak lain? Apakah kita bisa membuat film Mahabharata gaya cyberpunk, atau Hikayat Hang Tuah dalam balutan fiksi ilmiah, dan tetap dihargai sebagai karya seni, bukan dianggap menyimpang?

Nolan bukanlah ancaman. Tapi pola yang diwakilinya—bahwa satu pusat budaya bisa menentukan bagaimana kisah dunia diceritakan—adalah pola lama yang sudah kita kenal sejak zaman kolonial, tetap merasuki hari-hari kita sampai saat ini, dan meramaikan jagat maya.

Sadarkah kita bahwa pola yang sama, dalam skala yang lebih dekat, sedang kita rasakan di rumah sendiri. Beberapa bulan belakangan ini, jagat media sosial kita sesak dengan keresahan terhadap program-program besar pemerintah. Ambil saja dua contoh—Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat Indonesia bukannya anti terhadap niat baik, tapi karena cara pemerintah merancang dan mengomunikasikannya terasa seperti anakronisme kebijakan. Program-programnya dibuat di atas meja, dengan angka-angka dan asumsi-asumsi yang tidak lagi cocok dengan denyut nadi rakyat di lapangan.

Netizen bersuara di berbagai kanal. Mereka mengeluhkan anggaran, mengkritik mekanisme, mempertanyakan efektivitas. Tapi yang mereka dengar bukanlah respons yang mendengarkan, melainkan gema dari kekuasaan yang sedang “tuli.” Alih-alih diperhatikan, yang ada adalah backlash dalam berbagai sebutan. Antek-antek asing, londo ireng, pindah saja ke negara lain, dan entah apa lagi. Seperti Odysseus ketika terlalu sibuk dengan perjalanannya sendiri hingga tidak mendengar jeritan anak buahnya. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, keberatan bukanlah ancaman. Ia adalah bahan bakar untuk melakukan perbaikan.

Apa hubungannya dengan film Nolan? Tidak jauh bedanya. Di film, Nolan memilih untuk tidak mendengar kritik para puris demi visi artistiknya. Ia berada di posisi aman, karena ia pemilik modal dan nama besar. Di politik, pemerintah kadang juga memilih untuk “tidak mendengar” karena merasa memiliki mandat dan kekuasaan. Yang kalah selalu sama: suara-suara kecil yang tidak memiliki saluran kuasa, yang kemudian hanya bisa meledak dalam utas Twitter dan kolom komentar.

Kembali ke program pemerintah. Mau MBG, KDMP, atau Universitas RI (URI) yang juga dikritik banyak pihak. Ini bukan soal programnya baik atau buruk, melainkan soal siapa yang berhak bicara, dan apakah yang bicara didengar. Kita memimpikan kebijakan yang lahir dari percakapan dua arah, bukan dari ruang rapat yang kedap suara. Dalam politik identitas, yang diperjuangkan bukan hanya budaya, tapi ruang partisipasi. Telinga yang terbuka adalah bentuk pengakuan bahwa rakyat bukan sekadar penerima kebijakan, tapi subjek yang tahu apa yang dibutuhkan di tanahnya sendiri.

Pada akhirnya, tidak ada mitos yang diwariskan secara utuh. Mitos selalu diceritakan ulang, setiap generasi menambahkan warna zamannya. Tidak ada kebijakan yang lahir sempurna; ia terus digugat, diperbaiki, dan ditafsir ulang. Tradisi lisan yang melestarikan epik Homer—dan tradisi demokrasi yang melestarikan negeri ini—sama-sama cair, lentur, dan tidak mati-matian menjaga akurasi demi harga diri. Yang abadi bukanlah kebenaran tunggal, tapi proses untuk terus mencarinya.

Maka anakronisme akan selalu memicu debat, karena ia menyentuh kecemasan kita tentang waktu, ingatan, dan kepemilikan. Kita ingin masa lalu yang pasti untuk menenangkan masa kini yang kacau. Mungkin kita punya ingatan masa lalu yang traumatis dan penuh dengan pengkhianatan. Jadinya ingin yang pasti-pasti saja. Padahal masa lalu tak pernah betul-betul pasti. Ia selalu ditafsir ulang agar cocok dengan kebutuhan hari ini. Sejarah memang tidak pernah netral. History is either his story or her story.

Pertanyaan untuk kita bukanlah: apakah Nolan boleh menafsirkan Homer? Jelas boleh. Setiap orang boleh. Apakah pemerintah boleh membuat kebijakan? Jelas boleh. Itu hak konstitusional. Tapi pertanyaan yang lebih penting: apakah kita juga punya keberanian dan ruang untuk menafsirkan budaya dan kebijakan kita sendiri, dengan cara kita sendiri? Jika jawabannya belum, maka perdebatan tentang film ini—dan tentang program-program pemerintah yang kontroversial itu—seharusnya menjadi pengingat yang sama. Bahwa memperjuangkan budaya dan memperjuangkan partisipasi adalah satu napas: merebut hak atas masa depan.

Surabaya, 3 Agustus 2026